alasan pemerintah indonesia menasionalisasi perusahaan belanda

Kegiatan eksploitasi ekonomi Belanda di Nusantara bisa dikatakan telah dimulai sejak masa VOC pada akhir abad ke-17, kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah kolonial Hindia-Belanda hingga berlakunya Undang—Undang Agraria tahun 1870. Namun, masuk masa Politik Etis, kegiatan eksploitasi dilanjutkan oleh pihak swasta-asing (khususnya pemodal-pemodal Belanda).            Selama periode kemerdekaan (1945—9), para pemimpin politik Indonesia telah mulai mencoba merumuskan konsep tentang ekonomi nasional untuk menggantikan warisan ekonomi kolonial. Secara sederhana, pikiran mereka dibagi dalam dua arus utama, pertama ialah para ekonom pragmatis yang berpandangan bahwa investasi asing, sementara dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Mereka tidak setuju pada ‘para kapitalis jahat’ yang dilakukan para imprealis yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Pandangan kedua mewakili sikap ekonomi yang lebih radikal. Kaum komunis dan nasionalis kiri yang berpendapat bahwa penyitaan asset asinglah yang mampu membebaskan perekonomian Indonesia dari hambatan—hambatan kaum imprealis. Jalan keluar dalam meredam perbedaan pendapat di antara dua kelompok itu dengan kemunculan pendapat untuk memberikan peranan utama kepada negara. Setidaknya, perusahaan—perusahaan negara sajalah yang pada awalnya memiliki sumber daya ekonomi maupun legitimasi politik yang diperlukan untuk menempatkan perekonomian di bawah kontrol nasional. Dalam tahun 1950-an, hampir seluruh pemimpin politik mendukung penguasaan negara atas sektor—sektor ekonomi yang vital. Pada bulan Februari 1950 Presiden Soekarno menyatakan bahwa nasionalisasi merupakan soal bagi masa depan yang jauh di muka. Dan penciptaan perekonomian nasional terlebih dahulu menuntut mobilisasi semua sumber modal, dari dalam maupun luar negeri.            Di tahun-tahun awal kemerdekaan, Presiden Soekarno membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada tanggal 12 April 1947. Suatu kepanitiaan yang bertugas menyiapkan rencana dan strategi bagi pemerintah dalam menghadapi perundingan dengan Belanda dan penyelesaian persoalan—persoalan pembangunan. Setelah penyerahan kedaulatan pada akhir tahun 1949, masalah—masalah perekonomian yang dihadapi Indonesia kian kompleks. Pada April 1951 Kabinet Natsir mulai melaksanakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) dengan maksud membimbing berbagai kegiatan pemerintahan di sektor industri, pertanian, dan pengawasan terhadap pembentukkan perusahaan—perusahaan baru. Gagasan ini membutuhkan dukungan dari kelas menengah pribumi yang tangguh. Dalam membangun kelas pribumi ini pemerintah melaksanakan Program Banteng yang dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan proteksi pemerintah.            Dalam rentang periode Parlementer, secara garis besar terdapat dua fase yang memperlihatkan perbedaan yang kontras dalam pelaksanaan Program Banteng. Fase pertama adalah masa kekuasaan tiga kabinet awal yang menitikberatkan pada rasionalitas dan juga lebih realistis dalam merencanakan program kebijakan. Fase kedua Program Banteng yang titik tolaknya dengan terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Kabinet Ali mulai aktif menaikkan posisi Indonesia dalam perimbangan global dengan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pelopor pemimpin negara—negara dunia ketiga. Di dalam negeri, Ali mengambil langkah tegas, jika pada awal tahun 1953 para importir pribumi hanya menerima 37,9 % dari total ekspor-impor, maka mereka menerima 80-90 % pada bulan ke-14 Kabinet Ali. Jumlah importir pribumi juga meningkat pesat. Kelompok Benteng yang berjumlah 700 perusahaan pada awal kabinet, hingga bulan November 1954 jumlahnya meningkat sampai 4000-5000 perusahaan. Namun, justru dalam masa pemerintahan Kabinet Ali I, timbul inflasi serius yang mengakibatkan perekonomian menjadi semakin kurang produktif.