apa hubungan antara jaminan keadilan transparansi dan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan negara

1)Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis serta berwibawa (Good Governance) merupakan tuntutan utama reformasi, namum hingga saat ini belum dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, meskipun berbagai upaya telah mulai dilaksanakan baik oleh MPR, DPR, Pemerintah maupun Lembaga-Lembaga Tinggi negara lainnya. 
Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis serta berwibawa (Good Governance) merupakan tuntutan utama reformasi, namum hingga saat ini belum dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, meskipun berbagai upaya telah mulai dilaksanakan baik oleh MPR, DPR, Pemerintah maupun Lembaga-Lembaga Tinggi negara lainnya. Bahkan, sasaran terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah dicanangkan dalam program kedua dari Panca Krida Kabinet tahun 1993. 

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mengimplementasikan "Kedaulatan Rakyat" dalam seluruh prosesnya. Secara umum dan popular, pemerintah yang demokratis dapat diartikan sebagai suatu proses pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. 

Makna "dari" rakyat, diimplementasikan melalui Pemilihan Umum sebagai wujud dari pelaksanaan "hak politik rakyat" serta sekaligus wujud dari penggunaan "hak asasi rakyat" dalam keikutsertaan secara langsung dalam menentukan masa depannya. Pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan "Platform of Democracy", dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat, termasuk anggota TNI, Polri dan PNS. 

Apapun sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu (proporsional atau distrik) yang terpenting rakyat harus mengetahui secara langsung calon-calon yang akan dipilih untuk mewakili kepentingannya, baik di lembaga perwakilan pusat (MPR/DPR) maupun daerah (DPRD I/II). Hal ini penting untuk dapat menjamin dan memelihara "commitment" para wakilnya dalam memperjuangkan aspirasi para pemilihnya. Penyelenggaraan pemilu 1999 telah maju setapak, namun karena sempitnya waktu kampanye, menyebabkan pengumuman calon-calon dari setiap partai politik tidak terlaksana, sehingga hasilnya tidak berbeda dengan hasil pemilu-pemilu sebelumnya. 

Makna "oleh rakyat" di implementasikan bahwa seluruh pejabat pemerintahan dari yang paling tinggi (Presiden dan Wakil Presiden), dan pejabat daerah Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat/Lurah, harus dipilih oleh rakyat secara langsung. Kita harus membedakan antara jabatan politis dan jabatan karir. Presiden/Wapres dan Menteri-menteri untuk pemerintahan pusat serta Gubernur dan lain-lain untuk pemerintahan daerah, merupakan jabatan politis. Sedangkan di bawah jabatan jabatan tersebut sebagai "PNS" adalah non politis, sehingga harus dibebaskan dari pengaruh kepentingan partai ￢ﾀﾓ partai politik. 

Makna "untuk rakyat" diwujudkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat maupun daerah yang mampu memberikan pelayanan, kenyamanan, rasa aman dan ketenangan dalam melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan kemasyarakatan sehingga timbul dinamika yang akan mampu memacu persatuaan dan kemajuan oleh masyarakat itu sendiri.